Praktik Baik BPD, Salurkan Aspirasi Masyarakat

Foto bersama tamu undangan, Dinas PMD, KOMPAK dan FITRA (Foto : Ria).

Petungkriyono - Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, salah satu tugas BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Praktik baik ini mulai dilakukan di Desa Kayupuring, Kasimpar, dan Gumelem di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Hal ini merupakan potret awal Kabupaten Pekalongan yang membangun proses awal dari desa.

Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, Muhammad Afib mengatakan, fungsi BPD adalah perencanaan, pengawasan, dan penyerapan aspirasi. Kedepan semoga ada testimoni mengenai praktik baik BPD di Kecamatan Petungkriyono kepada kecamatan lain.

"Saya sangat berterima kasih terhadap KOMPAK dan FITRA yang dapat membantu proses belajar BPD di Kecamatan Petungkriyono. Sampai saat ini kami belum bisa berpikir dalam proses penguatan BPD," katanya di aula Bappeda Kabupaten Pekalongan, Kamis (24/10).

Afib menuturkan, penguatan BPD sangat diperlukan, mengingat kegiatan ini tidak akan selalu didampingi oleh KOMPAK. Tahun 2020 pihaknya akan mulai berpikir untuk penguatan dan peningkatan kapasitas BPD.  Ke depan pihaknya juga akan melibatkan lintas sektoral di tingkat kecamatan untuk melakukan program di tingkat desa.

"Langkah ini dilakukan agar usulan yang tidak masuk dalam RKP desa bisa ditangani oleh sektor lain. Dan aspirasi yang disampaikan tidak sia-sia," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, BPD mendapat pendampingan FITRA dalam proses Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa). Materi yang disampaikan dalam Sekar Desa di antaranya seputar UU Desa, konsep dasar perencanaan dan penganggaran desa, pengelolaan posko pengaduan, peran masyarakat dan fungsi BPD.

"Sekar Desa merupakan ruang belajar bagi BPD, pemerintah desa, dan masyarakat yang responsif, akuntabel, dan inklusif gender. Yang hasil akhirnya dapat meningkatkan kapasitas lembaga desa dalam memahami tupoksinya ", ungkap Ketua BPD Kasimpar Rasmani. (Ria)

Related Posts:

Tahun 2020 SID Masuk Prioritas Pembangunan

Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan Muhammad Afib membuka acara. (Foto : Ria)

Petungkriyono - Tahun 2020, pembangunan diprioritaskan untuk infrastruktur IT dan pemberdayaan masyarakat. Semua desa di Kabupaten Pekalongan diminta untuk mengangkat tenaga profesional IT non perangkat untuk mengelola Sistem Informasi Desa (SID).

 Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, Muhammad Afib mengatakan, pengelolaan dan infrastruktur IT wajib dianggarkan melalui dana desa. Regulasi SID sendiri tertuang dalam Perbub SID no 33 tahun 2018, yang mengamanatkan pemerintah desa dalam pengelolaan SID.

"SID masuk dalam prioritas pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi desa dan adanya sumber data valid yang dimiliki desa. Semua kebutuhan informasi dapat dimasukkan dalam website desa," katanya di Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan, Rabu (16/10).

Afib menuturkan, adanya tenaga khusus dalam pengelolaan SID, bertujuan untuk mengurangi beban kerja pemerintah desa. Juga untuk mengenalkan profile desa ke dunia luar.

"Sehingga SID bisa terus berjalan, data yang diterima bisa selalu update, dan informasinya dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat," tuturnya.

SID merupakan bagian tak terpisahkan dalam implementasi undang-undang desa,  di mana desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa, yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. SID merupakan implementasi dari e-goverment yang merupakan alat bantu desa dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.

"Dibutuhkan tata pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi. Serta dukungan dari lembaga-lembaga yang ada di desa," kata Ary, perwakilan Kominfo Kabupaten Pekalongan.

KOMPAK Jateng Syahrun Nazil saat menjadi moderator. (Foto: Ria)
Kegiatan Bintek penyusunan rancangan peraturan desa tentang SID ini berlangsung selama dua hari. Hari selanjutnya, peserta melakukan diskusi mengenai analisis situasi pengelolaan SID di masing-masing desa. Di antaranya tentang kelembagaan, pengelolaan SID, dan adanya forum data desa.

"Adanya kelembagaan di tingkat desa akan membuat pengelolaan SID menjadi lebih baik dan utuh. Sedangkan fungsi dari forum data desa adalah untuk memastikan bahwa data yang diterima sudah valid. Sehingga dapat digunakan sebagai basis data untuk menyatukan data yang lain," ungkap syahrun Nazil dari KOMPAK Jateng. (Ria)

Related Posts:

Tingkatkan Kinerja, Forum BPD Petungkriyono Dibentuk

Foto bersama Forum BPD Kecamatan Petungkriyono (Ria)

Petungkriyono - Penyerahan SK PLT (pelaksana tugas) jabatan kepala desa kepada sekretaris desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, dihadiri juga oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD). Momen ini juga digunakan BPD untuk membentuk Forum BPD tingkat kecamatan.

Pembentukan Forum BPD itu untuk mempermudah komunikasi dan saling bertukar pengalaman tentang kinerja BPD. Sehingga, ada peningkatkan kualitas mengenai kinerja BPD di desa masing-masing. Demikian disampaikan oleh Cahyadi selaku Ketua forum BPD Kecamatan Petungkriyono, di aula kantor Kecamatan, Senin (10/10).

Cahyadi mengatakan, selama ini BPD dipandang sebelah mata oleh masyarakat.
Disebabkan karena minimnya pengetahuan anggota BPD dan kurangnya informasi mengenai tugas pokok dan fungsi BPD.

"Padahal BPD merupakan lembaga tertinggi ditingkat desa dan sebagai penampung aspirasi masyarakat. Hal ini berimbas pada lemahnya komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah desa. Dengan dibuatnya forum ini semoga dapat meningatkan dan memajukan desa masing-masing," katanya.


Diskusi BPD bersama FITRA membahas permaslahan di desa (Foto : Ria)


Banyak tema dan permasalahan yang disampaikan dalam forum ini. Adapula yang menyampaikan penjabaran mengenai RKPDesa, APBDesa, sampai RPJMDesa. Forum diskusi ini nantinya akan menjadi forum untuk berbagi pengalaman dan diskusi semua anggota BPD di Petungkriyono.

"Oleh karena itu kepengurusannya harus segera dibuat. Selanjutnya bersiap membuat agenda pertemuan," kata Muhamad Syukur CO Seknas Fitra.

Struktur kelembagaan yang terbentuk yaitu Cahyadi sebagai ketua dari Desa Curugmuncar, Rasmani sebagai Wakil Ketua dari Desa Kasimpar, Imam Budiman sebagai Sekretaris dari Desa Tlogopakis, dan Bendahara Purni dari Desa Kayupuring.

"BPD Kasimpar melakukan mekanisme penyerapan aspirasi dan aduan dari masyarakat. Dan akhirnya menjadi pertimbangan Pemerintah desa dalam penyusunan RKP desa. Ini adalah hasil belajar BPD bersama FITRA terkait tupoksi BPD. Dan semoga dapat diterapkan pada desa lainnya," imbuh Rasmani Ketua BPD Kasimpar. (Ria)

Related Posts:

KB Permata Tlogohendro Kenalkan Profesi Polisi Pada Anak


Kanit Binmas Kecamatan Petungkriyono Chandra Noviardi menyanyi bersama dengan anak-anak. (Foto : Ria)

Petungkriyono - Pembelajaran anak usia dini tidak hanya dilakukan di dalam ruangan. Namun, bisa dilakukan dengan pengenalan secara langsung. Seperti pengenalan profesi polisi kepada anak-anak. Karena selain bisa belajar secara langsung,  interaksi yang dilakukan membuat anak jadi senang.

Polisi yang dahulu terkesan menakutkan berubah menjadi ramah di kalangan anak-anak. Demikian disampaikan oleh Ekowati selaku Ketua Kelompok Belajar (KB) Permata Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan di halaman Kantor Polisi Kecamatan Petungkriyono, Senin (1/10).

Ekowati menuturkan, kegiatan yang dilakukan ini merupakan program tahunan yang belum terlaksana. Yaitu mengenalkan profesi pekerjaan pada anak usia dini. Untuk kegiatan kali ini profesinya adalah polisi.
"Tujuannya agar anak bisa melihat secara langsung profesi polisi. Dan anak tidak takut lagi ketika bertemu dengan polisi. Mengingat selama ini para orang tua selalu menakuti anak mereka dengan kehadiran polisi," tuturnya.

"Untuk kegiatan selanjutnya kami juga akan mengenalkan lebih banyak profesi secara langsung. Mungkin bisa di bidang kesehatan,  kantor kecamatan, pendidikan, koramil atau lainnya," imbuhnya.

Interaksi yang apik antara anak-anak dengan polisi menciptakan suasana yang gembira.  Menirukan gerakan tepuk tangan dan bernyanyi bersama, membagikan coklat pada anak, mengajak anak naik mobil patroli, serta mengajak anak untuk mau membaca buku, menjadi kebahagiaan tersendiri.

Kanit Binmas Kecamatan Petungkriyono Chandra Noviard Mengajak anak membaca buku (Foto : Ria)

"Sudah tugas kami sebagai pengayom masyarakat, kami senang bisa sharing dan belajar dengan anak-anak. Dengan harapan agar anak menjadi lebih percaya diri ketika ingin menjadi polisi," kata Kanit Binmas Kecamatan Petungkriyono Chandra Noviardi. (Ria)

Related Posts:

Ada 9 Mata Air di Festival Rogojembangan Petungkriyono


Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat memberikan sambutan di Festival Rogojembangan 2019 (Foto : Ria)

Petungkriyono - Festival Rogojembangan ini merupakan gelaran yang kedua kali, di mana banyak kebudayaan lokal yang ditampilkan. Tujuannya agar menumbuhkan kecintaan terhadap kearifan lokal dan kelestarian lingkungan. Di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan ini, kaya akan sumber mata air yang melimpah.

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mengatakan, tugas pemerintah dan masyarakat adalah selalu menjaga kearifan lokal tersebut agar mata air tetap mengalir. Hal ini digambarkan dalam prosesi penyatuan 9 mata air, di mana mata air yang di bawah merupakan sumber air dari masing-masing desa. Air merupakan sumber kehidupan yang harus terjaga kelestariannya.

"Noto air adalah tugas kita bersama. Sehingga keindahan alam tetap terjaga dan membuat kelestariannya semakin berkembang. Karena ora temah ora Petung, dan wong Petung selalu menjaga kearifan lokalnya," katanya, di Lapangan Sigeger Desa Kasimpar Kecamatan Petungkriyono, Minggu (5/11).

Prosesi Penyatuan 9 Mata Air Oleh Kepala Desa Kepada Camat Petungkriyono (Foto:Ria)

"Tahun depan kita agendakan untuk Festival Rogojembangan yang ketiga dengan acara yang lebih meriah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Dan tetap jaga lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan," imbuhnya.

Festival Rogojembangan ini berlangsung selama 3 hari. Dalam rangkaian acara festival itu dibuka juga pasar rakyat, kopi dan cimplung gratis, festival hadroh dan senandung doa, festival dolanan rakyat dan senandung gunung, serta kirab budaya dan pagelaran seni rakyat.

"Festival ini berlangsung sangat meriah dengan kegiatan yang beragam. Bintang tamu yang terkenal menjadi daya tarik tersendiri. Senandung dari grup band Letto membuat suasananya menjadi berbeda. Dan tidak hanya warga lokal saja yang menyaksikan, tapi luar daerahpun hadir,"  kata Tiwi pengunjung dari Kajen. (Ria)

Related Posts:

BPD Kayupuring: Respon Positif Hasilkan 437 Aspirasi.

BPD dan Pemdes Kayupuring sedang berdiskusi mengenai hasil dari pekan aspirasi (Foto : Ria)

Petungkriyono -  Pekan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang digelar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kayupuring Kecamatan Petungkriyono mendapat respon yang positif. Kegiatan yang dilakukan dari tanggal 20 Agustus sampai dengan 10 September 2019 ini menghasilkan 437 aspirasi dan aduan, Senin (23/9).

Ketua BPD Kayupuring, Maryono Untung mengatakan, hasil dari penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Desa Kayupuring sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Selanjutnya, akan diselenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) khusus untuk membahas tindak lanjut hasil aspirasi dan aduan.

"Kegiatan Pekan Penyerapan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat merupakan rangkaian kegiatan program desa melek anggaran. Tujuannya untuk mendorong pembangunan desa yang inklusif dan responsif gender di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan," katanya.

Maryono menambahkan, aspirasi dan aduan yang disampaikan diantaranya tentang pemerintah desa, adminduk, KTP, pembangunan infrastuktur, sosial dan budaya, sanitasi, kesehatan, pendidikan, ekonomi desa, pertanian, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemsyarakatan, lingkungan hidup, difabel, air Bersih.

Dalam Musdes, disepakati bahwa 7 aspirasi dan aduan diselesaikan secara langsung. Sebanyak 127 aspirasi dan aduan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2020, serta 98 aspirasi dan aduan dianggarkan dalam Anggaran Pendapan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tahun Anggaran 2020.

"Ada juga 59 aspirasi dan aduan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, dan 146 aspirasi dan aduan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2021," pungkasnya. (Ria)

Related Posts: