Konvergensi Stunting Jadi Syarat Pencairan Dana Desa


Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) Robi tengah menjelaskan konvergensi stunting (foto : Ria)

Petungkriyono - Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh pemerintah untuk masing-masing desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, melainkan untuk pembangunan nonfisik. Salah satunya untuk peningkatan kesehatan masyarakat khususnya pencegahan stunting.

Menurut peraturan menteri keuangan tahun 2018 pasal 21 dan 29, syarat pencairan DD tahap 3, desa harus melaporkan konvergensi pencegahan stunting pada tahun anggaran sebelumnya.

Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TAPP) Kabupaten Pekalongan, Maria Agustin mengatakan, dengan adanya peraturan ini, desa diharapkan dapat melakukan kontribusi untuk peningkatan kualitas generasi mendatang.

"Untuk Kabupaten Pekalongan sendiri,  konvergensi stunting sudah dipatenkan untuk pencairan DD tahun 2020. Sehingga desa mulai bersiap agar kegiatan ini masuk dalam RKP Desa tahun 2020," katanya di Pesonna Hotel Kota Pekalongan, Rabu (7/8).

Diketahui bahwa stunting adalah kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tubuhnya menjadi lebih pendek ketimbang teman seusianya.  Stunting juga bisa berakibat menjadikan anak memiliki kecerdasan yang rendah.

"Konvergensi stunting dapat dilakukan dengan 5 paket layanan pokok, yaitu selalu memeriksakan kesehatan ibu dan anak,  melakukan konseling gizi terpadu, adanya perlindungan sosial, selalu menjaga sanitasi dan ketersediaan air bersih. Serta aktif dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), " ujar Robi Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID)  Kabupaten Pekalongan. (Ria)

Related Posts:

0 Response to "Konvergensi Stunting Jadi Syarat Pencairan Dana Desa"

Posting Komentar