DFAT Australia: Kotak Aspirasi Dibutuhkan, Tampung Pengaduan Masyarakat

Unit Manager Sector - Human Development Sector DFAT Australia Astrid Kartika bercerita perkembangan Petungkriyono (Foto : Ria) 


Petungkriyono - Selalu ada hal menarik ketika berkunjung ke Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Munculnya inovasi baik di desa maupun kecamatan membuat Petungkriyono selalu jadi bahan perbincangan di pemerintah pusat.

Adanya keterlibatan masyarakat yang terdiri dari perempuan, pemuda, dan disabilitas, mencerminkan bahwa masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dalam mengawal dana desa. Khususnya di Desa Kayupuring yang melakukan launching pekan aspirasi dan sosialisasi pengaduan masyarakat.

Unit Manager- Human Development Sector dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia Astrid Kartika mengungkapkan,  masyarakat yang selama ini kurang memiliki akses dalam mengemukakan aspirasi, sangat membutuhkan wadah seperti pengaduan masyarakat.

"Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam mengemukakan pendapat, diharapkan dapat menghidupkan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan desa. Sehingga dapat menentukan skala prioritas dalam pembangunan desa," ungkapnya di Balai Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Selasa (20/8).


Camat Petungkriyono Farid Abdul Khakim menyerahkan nasi tumpeng kepada Ketua BPD  Kayupuring, ditemani Kepala Desa, Tim DFAT Australia, KOMPAK dan FITRA. (Foto : Ria)

Pekan aspirasi merupakan kegiatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di mana masing-masing dusun terdapat kotak aspirasi untuk pengumpulan formulir usulan. Selanjutnya usulan yang disampaikan melalui BPD diusulkan agar masuk dalam rencana pembangunan atau RKP Desa. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 24 Agustus sampai 10 September 2019.

"Pengaduan ini merupakan ruang bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan desa.  Agar nantinya kepala desa bisa melihat lebih dekat permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga layanan dasar terkait pendidikan, kesehatan dan adminduk menjadi lebih baik,"  ujar Badiul Hadi selaku Program Manager FITRA Jawa Tengah. (Ria)

Related Posts:

Prazakan, Jual Kuliner Khas Petungkriyono


 Para penjual kue khas Petungkriyono (Foto : Ria)

Petungkriyono - Kegiatan prazakan selalu ditunggu oleh masyarakat Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Di pagi hari para penjual kue tradisional sudah mulai menjajakan dagangannya.

Ada banyak makanan khas Petungkriyono yang ramai di jual dalam kegiatan ini. Dari mulai nasi jagung,  tape singkong, ketan, onde-onde,  ondol, bongko, jalabia, dan masih banyak lagi. Meski hanya setahun sekali, berjualan menjadi rutinitas yang sangat menyenangkan bagi para pedagang.

Karyati, salah satu penjual tape singkong mengatakan, prazakan merupakan kegiatan yang selalu ditunggu-tunggu. Ramainya orang yang datang membuat dagangannya menjadi laris terjual. Khususnya kue tradisional yang jarang sekali ditemukan di hari biasa.

"Setiap tahun saya selalu berjualan di tempat ini. Tape saya terbuat dari singkong yang berasal dari kebun. Selanjutnya saya bungkus dengan daun pisang. Dan Alhamdulillah banyak yang suka," katanya di pinggir jalan Kecamatan Petungkriyono, Sabtu (17/08).

Diketahui, Prazakan (perayaan)  merupakan kegiatan peringatan HUT RI yang dilakukan oleh masyarakat Petungkriyono. Diawali dengan kegiatan upacara bendera merah putih, kegiatan lomba,  pentas seni,  dan hiburan rakyat.

"Prazakan selalu ditunggu oleh masyarakat. Berkumpulnya orang dari berbagai pelosok desa membuat kegiatan ini selalu meriah. Bersatu untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Dari anak kecil sampai orang dewasa, " ujar Slamet salah satu pengunjung. (Ria)

Related Posts:

Konvergensi Stunting Jadi Syarat Pencairan Dana Desa


Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) Robi tengah menjelaskan konvergensi stunting (foto : Ria)

Petungkriyono - Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh pemerintah untuk masing-masing desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, melainkan untuk pembangunan nonfisik. Salah satunya untuk peningkatan kesehatan masyarakat khususnya pencegahan stunting.

Menurut peraturan menteri keuangan tahun 2018 pasal 21 dan 29, syarat pencairan DD tahap 3, desa harus melaporkan konvergensi pencegahan stunting pada tahun anggaran sebelumnya.

Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TAPP) Kabupaten Pekalongan, Maria Agustin mengatakan, dengan adanya peraturan ini, desa diharapkan dapat melakukan kontribusi untuk peningkatan kualitas generasi mendatang.

"Untuk Kabupaten Pekalongan sendiri,  konvergensi stunting sudah dipatenkan untuk pencairan DD tahun 2020. Sehingga desa mulai bersiap agar kegiatan ini masuk dalam RKP Desa tahun 2020," katanya di Pesonna Hotel Kota Pekalongan, Rabu (7/8).

Diketahui bahwa stunting adalah kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tubuhnya menjadi lebih pendek ketimbang teman seusianya.  Stunting juga bisa berakibat menjadikan anak memiliki kecerdasan yang rendah.

"Konvergensi stunting dapat dilakukan dengan 5 paket layanan pokok, yaitu selalu memeriksakan kesehatan ibu dan anak,  melakukan konseling gizi terpadu, adanya perlindungan sosial, selalu menjaga sanitasi dan ketersediaan air bersih. Serta aktif dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), " ujar Robi Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID)  Kabupaten Pekalongan. (Ria)

Related Posts: